"Tidak elok rasanya kalau kita membuat sebuah sikap penolakan terbuka terhadap seorang tokoh yang telah didukung oleh partai politik yang merupakan representasi dari perwakilan masyarakat," ungkap tokoh pemuda asal Indragiri Utara, Maryanto SH, Selasa (23/7/2024) di kota Tembilahan.
Disebutkan, selagi seorang tokoh tersebut secara konstitusi tidak dibatasi dan atau dilarang untuk berkompetisi sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, apalagi tidak dicabut hak politiknya sebagai warganegara untuk memilih dan dipilih, maka halnya itu dilindungi secara konstitusi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur Riau.
"Alangkah bijak dan elegan kalau mereka menyampaikan tipe dan karakter kepemimpinan yang ideal dalam alam dan atau nuansa Melayu, sehingga lebih mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik menurut penilaian masyarakat sendiri," tegasnya.
Ditambahkan, seharusnya kalau memang mau mencari pemimpin ideal untuk memimpin Riau kedepan, seharusnya sejak lama para tokoh masyarakat tersebut mendiskusikan mengenai tipe dan karakter pemimpin yang dianggap layak memimpin Negeri Lancang Kuning ini, sehingga jelas arah siapa sosok ideal yang harus didukung 'bersama' dan dianggap mampu memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
"Tapi, tentu saja agak janggal dan menjadi pertanyaan kalau tiba-tiba di momen mendekati Pilgubri ini muncul penolakan seperti ini sehingga terkesan tendensius dan lebih kental muatan politisnya daripada himbauan moral kepada masyarakat," imbuhnya.
Kita tidak boleh menutup mata, bahwa diakui atau tidak H Muhammad Nasir merupakan sosok legislator yang memiliki ikatan historis dan emosional dengan daerah ini, bukan kah beliau anggota DPR RI tiga periode asal Partai Demokrat.
"Terlepas dari baik dan buruknya, bukankah beliau perwakilan rakyat Riau di DPR RI, artinya itu merupakan bagian dari amanah dan representasi dukungan masyarakat Riau kepada beliau," tandasnya.***