Rakornas yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa (8/2/2022) ini bertemakan Rakonas “SIAK Terpusat: Layanan Adminduk Digital Dalam Genggaman”.
Nursal mengungkapkan, dari kegiatan Rakornas ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dampak kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di Disdukcapil.
"Dampak dari kemajuan teknologi informasi membawa kemudahan akses dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dunia berada dalam genggaman karena teknologi informasi,” ungkap Nursal.
Ditambahkan, sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang digawangi Ditjen Dukcapil terus mengalami perbaikan. Perbaikan sistem yang dibuat Ditjen Dukcapil tersebut dapat dilihat dari sistem pelayanan manual menjadi digital.
"Pelayanan di Disdukcapil yang tadinya manual, bertemu fisik, sekarang dengan adanya digitalisasi di bidang Kedukcapilan, pemerintahan berbasis elektronik, maka masyarakat lebih dimudahkan,” sebutnya.
Tentu saja sistem digitalisasi yang dibangun Dukcapil itu tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga dapat memudahkan untuk mengidentifikasi setiap adanya potensi pemalsuan dan data ganda identitas kependudukan.
"Dari kegiatan Rakornas ini banyak hal yang dapat kita aplikasi bagi peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil," imbuhnya.
Untuk diketahui, Sekretaris Disdukcapil Inhil, Nursal, satu-satu pejabat Disdukcapil kabupaten dari Provinsi Riau yang hadir secara langsung di acara Rakornas tersebut, sedangkan yang lain mengikuti secara zoom.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Tito mengatakan, kemajuan sistem yang dibangun Dukcapil harus diiringi dengan penyesuaian budaya kerja yang baik.
"Personel-personel yang mengawaki Dukcapil harus yang berintegritas baik, dan juga inovatif," kata Tito usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, dikutip dari keterangan pers, Rabu (9/2/2022).
Tito menegaskan, kegiatan pelayanan publik, seperti pengurusan administrasi kependudukan, harus bebas dari praktik pungutan liar atau pungli.
Ia pun menyatakan, akan menindak tegas tiap pelanggaran, termasuk penyimpangan moral seperti pungli.
"Saya juga mengambil tindakan-tindakan tegas kalau nanti ada, misalnya masih ada pungli, saya turunkan tim untuk mengecek," ujarnya.
Tito berharap budaya pungli dibuang jauh-jauh, sehingga Dukcapil dari tingkat pusat sampai daerah memiliki kesan positif di mata masyarakat.***(mar)
