Adapun rincian anggaran Rp 1,48 triliun meliputi pelatihan dan pendampingan guru mencapai Rp 518,8 miliar, asesmen kompetensi minimum dan akreditasi disiapkan dana sebesar Rp 358,2 miliar.
Pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjutnya yang menggunakan anggaran sebesar Rp 120,2 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan untuk asesmen baru sebesar Rp 137,8 miliar. Sementara implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah senilai Rp 346,9 miliar.
"Anggaran ini digunakan untuk penyempurnaan asesmen tersebut dan juga pelatihan asesmen baru, ini yang akan makan waktu," ujar Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Mantan CEO Gojek itu mengatakan, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menerapkan standar yang lebih global, tidak tergantung kepada materi informasi, tetapi kepada kemampuan bernalar.
"Baik numerasi, literasi, ditambah juga nilai-nilai, karena pelajar Pancasila itu adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan YME dan ahklak mulia, serta kebhinekaan global yaitu toleransi," katanya.
Nadiem menambahkan, penerapan pengganti UN diperkirakan tidak bisa langsung berjalan lancar, karena baru pertama kali dilaksanakan pada tahun depan.
"Tidak mungkin lancar, akan banyak sekali tantangan. Tetapi, infrastruktur sudah siap," tutupnya. (rmol)
